Catatan Sederhana

Persoalan kesenjangan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik dan perekonomian masyarakat di Pulau Jawa dengan Pulau-pulau lainnya di Indonesia tidak dapat di bantahkan. Namun di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla hendak mengentaskan persoalan kesenjangan-kesenjangan tersebut yang tertuang dalam program Nawa Cita-Nya. Salah satu agenda prioritasnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Indonesia tidak lagi berpusat di Kota-Kota besar saja, telebih berpusat di pulau jawa (jawa sentris) tetapi justru diharapkan pembangunan dari desa-desa dapat mempercepat pembangunan negara Indonesia. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah membuka sebuah era baru dalam pembangunan di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Desa kini menjadi subyek

Indonesia merupakan negara yang besar, baik luas wilayah maupun jumlah pendudukanya. Dengan anugerah tuhan yang telah di berikan kepada bangsa dan negara kita, dengan suku bangsa serta bahasa terbanyak di dunia, negara kepulauan terbesar didunia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Begitu pula dengan bentang alam yang sangat luar biasa, baik daratan maupun perairan dengan keanekaragaman flora dan fauna didalamnya. Namun, kerusakan lingkungan tidak terbantahkan terjadi di negeri ini, baik karena ulah manusia sendiri maupun karena bencana yang hadir kepada kita walaupun itu semua adalah cara tuhan untuk mengingatkan kita yang tak mampu memakmurkan buminya. Ekosistem mangrove adalah tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyumbang lebih dari 40 trilyun rupiah per tahun dari iase perikanan budidaya (KKP, 2015). Nilai tersebut menempatkan Indonesia sebagai raksasa perikanan dunia bersama-sama dengan China dan India (FAO, 2016). Mangrove merupa