Catatan Sederhana

Persoalan kesenjangan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik dan perekonomian masyarakat di Pulau Jawa dengan Pulau-pulau lainnya di Indonesia tidak dapat di bantahkan. Namun di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla hendak mengentaskan persoalan kesenjangan-kesenjangan tersebut yang tertuang dalam program Nawa Cita-Nya. Salah satu agenda prioritasnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Indonesia tidak lagi berpusat di Kota-Kota besar saja, telebih berpusat di pulau jawa (jawa sentris) tetapi justru diharapkan pembangunan dari desa-desa dapat mempercepat pembangunan negara Indonesia. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah membuka sebuah era baru dalam pembangunan di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Desa kini menjadi subyek ...

Indonesia merupakan negara yang besar, baik luas wilayah maupun jumlah pendudukanya. Dengan anugerah tuhan yang telah di berikan kepada bangsa dan negara kita, dengan suku bangsa serta bahasa terbanyak di dunia, negara kepulauan terbesar didunia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Begitu pula dengan bentang alam yang sangat luar biasa, baik daratan maupun perairan dengan keanekaragaman flora dan fauna didalamnya. Namun, kerusakan lingkungan tidak terbantahkan terjadi di negeri ini, baik karena ulah manusia sendiri maupun karena bencana yang hadir kepada kita walaupun itu semua adalah cara tuhan untuk mengingatkan kita yang tak mampu memakmurkan buminya. Ekosistem mangrove adalah tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyumbang lebih dari 40 trilyun rupiah per tahun dari iase perikanan budidaya (KKP, 2015). Nilai tersebut menempatkan Indonesia sebagai raksasa perikanan dunia bersama-sama dengan China dan India (FAO, 2016). Mangrove merupa...

Udah nggak jamannya liburan ribet! Dengan mudahnya pesan tour atau tiket secara online, kamu nggak hanya menghemat waktu tapi juga menghemat uang karena banyak banget pilihan harga yang sesuai dengan kantong kamu! Bagian paling serunya adalah kamu juga bisa menyusun rencana perjalananmu sendiri berdasarkan review. Contohnya seperti pengalaman saya yang berlibur ke kota yang me miliki julukan “Paris Van Java” ya Kota Bandung, Saya tidak perlu repo t -repot booking paket liburan,   saya cukup booking via Vizitrip yang menawarkan paket liburan yang sangat recommended, dengan   Vizitrip Liburan Jadi Mudah, tentunya dengan Trip Bareng Vizitri p #LiburanJadiMudah . Termasuk saya, yang sangat senang menggunakan layanan Vizitrip karena kemudahan, kenyaman serta keamanan yang di berikan, serta peanawaran paket-paket liburan impian ke destinasi wisata baik dalam maupun luar negeri dengan biaya murah pelayanan ramah untuk berlibur , kapan lagi bisa # LiburanJadiMuda...

 Tema: “Mengawal Demokrasi Konstitusi, Melawan Korupsi” Sumatera Utara sebagai Provinsi yang sangat luas wilayahnya terdiri dari 72.981,23 km² luas daratan yang terbagi menjadi 33 Kab/Kota, tersohor karena luas perkebunannya, hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. BUMN Perkebunan yang arealnya terdapat di Sumatera Utara, antara lain PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), PTPN III dan PTPN IV. Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, dan Tapanuli Selatan, dengan begitu tak menherankan para pemilik modal menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu Provinsi yang menjadi tujuan investasi di indonesia. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan II 2017 tumbuh sebesar 5,09 % (yoy) meningkat tajam dibandingkan triwula...

 Tema: “Mengawal Demokrasi Konstitusi, Melawan Korupsi” Pelaku usaha dan swasta tercatat menempati peringkat tertinggi sebagai pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2004-2016. Melihat fenomena tersebut, keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjadi salah satu solusi mencegah praktik korupsi di kalangan swasta. Kepala Biro Hukum KPK Setiadi saat menjadi pembicara dalam bedah buku Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya, Jumat (4/8), di Jakarta mengatakan, KPK menyambut baik keluarnya Peraturan MA No 13/2016. Peraturan MA menjadi pedoman teknis dalam menangani tindak pidana korporasi menguatkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Korporasi sejak lama menjadi perhatian pembuat undang-undang sebab korporasi juga sudah disebutkan dalam Pasal 1, Pasa...

Subtema " Perluasan Akses Keadilan Era Digital" Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Indonesia  kini telah memiliki Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang salah satunya bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya yang sumber dananya dari APBN/APBD, masyarakat, dan luar negeri. Dengan berlakunya UU No.14/2008 itu, maka publik berhak mengakses informasi di badan publik dan tak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak siap membuka informasi. Posisi dan peran hak...